Hukum dan HAM

Standar

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang Masalah

 

Istilah Negara Hukum baru dikenal pada Abad XIX tetapi konsep Negara Hukum telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Dimulai dari jaman Plato hingga kini, konsepsi Negara Hukum telah banyak mengalami perubahan yang mengilhami para filsuf dan para pakar hukum untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan Negara Hukum dan hal-hal apa saja yang harus ada dalam konsep Negara Hukum.

Dalam paper dengan topik, “Negara Hukum dan Demokrasi”, akan diuraikan dengan singkat perkembangan konsep Negara Hukum, rumusan konsep Negara Hukum dari para pakar, apa yang dimaksud dengan rumusan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Amandemen dan mengapa dalam Negara Hukum mutlak disertai dengan konsep Demokrasi..

Hukum merupakan disiplin ilmu yang sudah dewasa sangat berkembang dewasa ini. Bahkan kebanyakan penelitian sekarang di Indonesia dilakukan dengan mengunakan metode yang berkaitan dengan sosiologi hukum dalam sejarah tercatat bahwa istilah “Sosiologi hukum pertama sekali digunatkan oleh seorang berkebangsaan Itali yang bernama Anzilloti pada tahun 1822 akan tetapi istilah sosiologi hukum tersebut bersama setelah munculnya tulisan-tulisan Roscoe Pound (1870 – 1964 ), Eugen Ehrlich ( 1862 – 1922 ), Max Weber ( 1864 – 1920 ), Karl Liewellyn (1893 – 1962), dan Emile Durkhim (1858 – 1917). )

Pada prinsipnya sosiologi hukum (Sociologi of Law) merupakan cabang dari Ilmu sosiologi, bukan cabang dari dari Ilmu Hukum. Memang ada studi tentang hukum yang berkenaan dengan masyarakat yang merupakan cabang dari Ilmu hukum tetapi tidak di sebut sebagai sosiologi hukum melainkan disebut sebagai Sociologi Jurispurdence. Pemelahan hukum secara sosiologi menunjukan bahwa hukum merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat. Yakni merupakan refleksi dari unsur unsur sebagai berikut:

  1. Hukum merupakan refleksi dari kebiasaan, tabiat, dan perilaku masyarakat.
  2. Hukum merupakan refleksi hak dari moralitas masyarakat maupun moralitas universal.
  3. Hukum merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu keadilan dan ketertiban sosial dalam menata interaksi antar anggota masyarakat.

Disamping itu, pesatnya perkembangan masyarakat , teknologi dan informasi pada abad kedua puluh, dan umumnya sulit di ikuti sektor hukum telah menyebabkan orang berpikir ulang tentang hukum. Dengan mulai memutuskan perhatianya terhadap interaksi antara sektor hukum dan masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan. Namun masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari efektivitas suatu hukum yang diperlakukan dalam suatu negara. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat . Disamping itu hukum yang baik adalah hukum yang baik sesuai dengan perasaan hukum manusia (pelarangan). Maksudnya sebenarnya sama, hanya jika kesadaran hukum di katakan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia.

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.

  1. B.     Rumusan Masalah
  2. Pengertian Hukum dan HAM?
  3. Apa Pengaruh Eksistensi Masyarakat dalam Efektivitas Hukum?
  4. Apa saja Faktor – faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum dalam masyarakat?
  5. Ada berapa Macam-macam Hak Asasi Manusia?
  6. Apa Tujuan HAM?
  7. Apa sajakah Karakter HAM?
  8. C.    Tujuan

 

  1.  Untuk mengetahui pengertian dari Hukum dan HAM.
  2. Agar mengetahui pengruh eksistensi masyarakat dalam efektivitas Hukum.
  3.  factor-faktor yang mempengaruhi hukum.
  4. Untuk mengetahui macam-macam HAM.
  5. Untuk mengetahui tujuan dan karakter HAM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.    Pengertian Hukum dan HAM

Ada beberapa pendapat para pakar mengenai pengertian hokum

  1. Mayers menjelaskan bahwa hukum itu adalah semua aturan yang menyangkut kesusilaan dan ditujukan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat serta sebagai pedoman bagi penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya.
  2. Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan perintah dan larangan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat dan oleh karenanya masyarakat harus mematuhinya.
  3. Simorangkir mengatakan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang serta bagi sapa saja yang melanggarnya akan mendapat hukuman.
  4. Sudikno Mertokusuro menyatakan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
  5. Achmad Ali menyatakan hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) maupun yang tidak tertulis yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat penyelesaian sengketa atau konflik, disamping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial. Pembicaraan tentang hukum barulah dimulai jika terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak.

Pelaksanaan hukum di Indonesia sering dilihat dalam kacamata yang berbeda oleh masyarakat. Hukum sebagai dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan, dan hukum sebagai hantu bagi mereka yang dirugikan. Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami konflik, seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa. )

Seiring dengan runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, masyarakat yang tertindas oleh hukum bergerak mencari keadilan yang seharusnya mereka peroleh sejak dahulu. Namun kadang usaha mereka dilakukan tidak melalui jalur hukum. Misalnya penyerobotan tanah di Tapos dan di daerah-daerah persengketaan tanah yang lain, konflik perburuhan yang mengakibatkan perusakan di sejumlah pabrik, dan sebagainya. )

Pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat penyelesaian konflik dirasakan perlunya untuk mewujudkan ketertiban masyarakat Indonesia, yang oleh karena euphoria “reformasi” menjadi tidak terkendali dan cenderung menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri.

Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik dari sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum . Diantara banyaknya permasalahan tersebut, satu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam adalah adanya inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat. Inkonsistensi penegakan hukum ini kadang melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga, maupun lingkungan terdekatnya yang lain (tetangga, teman, dan sebagainya). Namun inkonsistensi penegakan hukum ini sering pula mereka temui dalam media elektronik maupun cetak, yang menyangkut tokoh-tokoh masyarakat (pejabat, orang kaya, dan sebagainya).

  1. B.     Pengaruh Eksistensi Masyarakat dalam Efektivitas Hukum

Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Hukum masyarakat primitif, jelas merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara total merupakan penjelmaan dari hukum masyarakatnya.

Masalah kesadaran hukum masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisan hukum. Dengan demikian, terhadap hukum dalam masyarakat maju berlaku ajaran yang disebut dengan co-variant theory. Teory ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dan bentuk-bentuk prilaku hukum. Disamping itu berlaku juga doktrin volksgeist (jiwa bangsa) dan rechtsbemu stzijn (kesadaran hukum) sebagaimana yang diajarkan oleh Eugen Ehrlich misalanya doktrin-doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa/kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentuk-bentuk prilaku manusia dalam masyarakat.

  1. C.    Faktor – faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum dalam masyarakat.

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum yang di maksud berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat ; yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu:

  1. a.       Kaidah Hukum

Dalam teori Ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

v  Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penetuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.

v   Kaidah hukum berlaku secara Sosiologis apabilah kaidah tersebut efektif artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori Kekuasaa). Atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

v  Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu seseai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

  1. b.      Penegak Hukum

Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah betul–betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang–undangan peraturan pemerintah dalam aturan–aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh pada aturan–aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas. Namun dalam kasus–kasus tertentu, penegak hukum dapat melaksanakan kebijakan–kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan–peraturan yang ada dengan pertimbangan–pertimbangan tertentu sehingga aturan yang berlaku dinilai bersifat fleksibel dan tidak terlalu bersifat mengikat dengan tidak menyimpang dari aturan–aturan yang telah ditetapkan.

  1. c.       Masyarakat

Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju orang yang patuh pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukum. Dalam hal ini mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintakan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini kesaaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya dan sebagainnya.
Namun dalam dalam perkembangan saat ini bagi masyarakat modern terjadi pergeseran–pergeseran dimana akibat faktor–faktor tertentu menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap hukum yang ada salah satunya adalah karena faktor penegak hukum yang menjadikan hukum atau aturan sebagai alasan untuk melakukan tindakan–tindakan yang dianggap oleh masyarakat mengganggu bahkan tidak kurang masyarakat yang merasa telah dirugikan oleh oknum–oknum penegak hukum seperti itu apalagi masih banyak masyarakat yang awam tentang masalah hukum sehingga dengan mudah dapat dimanfaatkan sebagai objek penderita.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

  1. D.    Macam-Macam Hak Asasi Manusia :
  2. Hak asasi pribadi / personal Right
    Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
    Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
    Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
    Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
  3. Hak asasi politik / Political Right
    Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
    Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
    Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
    Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
  4. Hak azasi hukum / Legal Equality Right
    Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
    Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
    Hak mendapat layanan dan perlindungan hokum
  5. Hak asasi Ekonomi / Property Rigths
    Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
    Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
    Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
    Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
    Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
  6. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
    Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
    Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
  7. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
    Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
    Hak mendapatkan pengajaran
    Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

 

HAM dalam Masyarakat

Meliputi setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat. lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, mempunyai kewajiban dalam rangka perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Dalam hubungan ini implementasinya dalam kehidupan sehari-hari antara lain:

  • Menahan diri apabila terjadi pertengkaran diantara sesama rekan atau tetangga dan berupaya menyelesaikan pertengkaran tersebut dengan baik dan terhormat, serta jangan ikut-ikutan main hakim sendiri.
  • Melakukan kegiatan rumah tangga dengan tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban tetangganya.
  • Mentaati tata tertib lingkungan hidup sehari-hari di lingkungan masyarakat masing-masing.
  • Menghindari pertengkaran/adu fisik karena masing-masing merasa dirinya benar.
  • Jangan mengembangkan perselisihan antar anak menjadi perselisihan antar orang tua.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan HAM meliputi :

  1. Kejahatan genosida;
  2. Kejahatan terhadap kemanusiaan.
  1. E.     Tujuan HAM
    1. Melindungi Hak- Hak yang telah ada sejaak lahir
    2.  Mengatur hubungan antar manusia
    3. Mengatur Perilaku manusia agar tidak melanggar hak orang lain

 

  1. F.     Karakter  HAM

Berdasarkan beberapa rumusan HAM, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu:

  1. HAM tidaak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
  2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamiin, ras, agam, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
  3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak ada yang bisa membatasi atau melangggar hak orang lain. Seseorang tetap mempunyai HAM walaupun negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM tersebut.

Secara garis besar hambatan yang dihadapi dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia dapat diidentifikasi seperti berikut:

  1. 1.      Masalah sosial budaya

v  Rendahnya keadaan masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia yang terjadi akibat ketimpangan stratifikasi sosial masyarakat.

v  Adanya norma adat dan budaya masyarakat yang berkaitan dengan kebiasaan, upacara, kedudukan sosial yang bertentangan dengan HAM.

v  Rendahnya sumber daya manusia khususnya aparatur penegak hukum seperti hakim, jaksa sehingga menghambat proses penegakan HAM

v  Adanya konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat sebagai konsekuensi masyarakat majemuk yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM.

  1. 2.      Masalah informasi dan komunikasi

v  Terhambatnya informasi dan komunikasi tentang pentingnya penegakan HAM sebagai akibat keadaan dan kedudukan geografis Indonesia.

v  Rendahnya sarana dan teknologi komunikasi, menyebabkan tidak maksimalnya kemampuan informasi dan berkomunikasi di seluruh wilayah Indonesia.

v  Terbatasnya sosialisasi tentang HAM di seluruh wilayah Indonesia karena rendahnya teknologi informasi dan komunikasi.

 

  1. 3.      Masalah kebijakan pemerintah

v  Adanya kebijakan pemerintah yang mengedepankan kepentingan stabilitas nasional sehingga mengabaikan masalah hak asasi manusia.

v  Masih lemahnya pengawasan dari lembaga DPR dan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

v  Adanya arogansi aparatur pemerintah, yang sering mendorong kritik dan kontrol sosial dari tindakan pembangkangan.

v  Rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan aparatur penegak hukum, sehingga menghambat kinerja penegakan hak asasi manusia dan lain-lain.

  1. 4.      Masalah perangkat perundang-undangan

v  Sulitnya merealisasikan aturan perundang-undangan tentang HAM dalam kehidupan masyarakat.

v  Belum disyahkannya hasil konvensi internasional tentang HAM di Indonesia. Selain hambatan-hambatan seperti diatas, proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia juga menghadapi tantangan-tantangan yang berat dan sulit.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM dalam lingkungan masyarakat antara lain:

  1. Melakukan himbauan untuk menghentikan berbagai macam konflik yang sedang terjadi antar-kelompok manusia, kelompok etnis, kelompok bangsa tidak terkecuali antar-penganut agama, baik dalam agama yang sama maupun yang berbeda.
  2. Menyadarkan berbagai lapisan masyarakat yang sedang dilanda perpecahan dan konflik untuk mencari penyelesaian melalui dialog. Adapun dialog antar-pihak yang terlibat konflik dapat terjadi apabila :

v  Ada kemauan yang tulus dari pihak yang berdialog.

v  Semua pihak peduli dan bertekad mencapai titik temu, saling menghormati, menempatkan diri dipihak yang diajak berdialog

v  Peserta dialog mempunyai tempat berpijak yang nyata dalam penghayatan keberadaanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTOH KASUS

 

Anak Se-Mata Wayang Dipasung Di Kandang Kambing

Budaya pasung kembali dilakukan keluarga terhadap anggota keluarga yang menderita penyakit kelainan. Hal ini dialami Dicky Wahyudi, 10, warga Dusun IV Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan , kemarin. Putra semata wayang pasangan Sugeng Purnomo , 41, dan Pingatin ,40, ini terpaksa harus dipasung karena penyakit autis yang diderita Wahyu—sapaan akrab Dicky Wahyudi –tersebut tak kunjung sembuh sampai saat ini.

Tubuh Wahyu lahir cukup normal. Tidak ada catat apapun di bagian tubuhnya sejak lahir . Namun pasca mengidap penyakit autis sejak tahun 2003 silam, bocah berkulit putih dengan berat badan 30 kg ini kerap menggigit kedua tangannya apabila tidak dipasung. Akibatnya, bagian wajah atau tepatnya di sekitar bibir Wahyu tampak bekas luka memar. Menurut Pingatin, putranya itu memang senang menggigit kedua tangannya secara bergantian. “Karena sering digigitin, tangan Wahyu terluka sampai mengeluarkan nanah. Kalau pipi yang berada di dekat bibirnya itu terluka karena bekas air liur dari tangan,” ujar ibu kandung Wahyu ini.

Ketika Sugeng dan Pingatin sedang ke sawah, Wahyu selalu ditemani sang adik, Maharani ,6,. Rani—sapaan akrab anak bungsu Sugeng-Pingatin ini selalu setia menyuapi kakaknya yang sedang dipasung di kandang kambing. Meski sudah habis menjual ladang dan sepeda motor, Wahyu belum pulih dari penyakit autis yang dideritanya sejak tahun 2003 silam. Bahkan, berbagai pengobatan modern maupun tradisional sudah ditempuh tapi tak ada hasil apa pun.

Sugeng Purnomo, ayah kandung Wahyu, menuturkan penyakit kelainan yang diderita buah hatinya tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya. Ia menyatakan proses kehamilan sampai melahirkan tidak pernah ada permasalahan. “Dia (Wahyu, Red) hidup normal sampai usia 3 tahun. Tepat pada tahun 2003 itu, dia jatuh pingsan selama 15 menit setelah main di depan rumah bersama teman-temannya,” katanya kepada harian ini, kemarin. Dari sana, Sugeng mulai merasakan sesuatu keanehan terjadi pada pribadi Wahyu. Bapak beranak empat ini melihat putra tunggalnya itu bersikap terlalu aktif alias hiperaktif.

 

“Saking aktifnya, dia sering lari-lari ke hutan belantara yang berada di belakang rumah kami. Selain itu, dia suka bermain di sungai dan kubangan yang berisi air kotor. Ini sungguh aneh bagi kami,” ungkapnya dengan mata berkaca-kaca. Karena tak mampu mengurusi Wahyu. Sugeng bersama istrinya memutuskan memasung bocah kelahiran 8 Agustus 2000 itu di dalam kandang kambing yang berada di belakang rumahnya. “Dia mulai dimasukkan ke dalam kandang kambing sejak tahun 2005 lalu. Apa yang kami lakukan ini bukan disengaja, tapi untuk menjaga agar anak kami tidak berlari-lari dan bermain di sungai,” tukasnya.

Pemberlakukan pasung bagi Wahyu ini karena Sugeng dan Pingatin tak bisa membawanya ke sawah. Kedua pasangan yang dikarunia empat anak ini hanya sebagai buruh tani. Penghasilan minimal Sugeng sekitar Rp250 ribu/bulan, sedangkan Pingatin tak dapat ditentukan.

 

“Kalau kami sedang ada kerjaan menggarap sawah, maka Wahyu tidak ada yang menjaga. Kadang-kadang, istri saya suruh di rumah untuk menjaga. Tapi, ketika istri lengah, dia langsung lari secepat mungkin menuju hutan dan sungai,” kelakar pria kelahiran Jember ini. Mirisnya, apa yang dialami keluarga Sugeng ini tidak digubris pamong setempat. Kepala Desa Sukadamai Muhwanto seolah tutup mata terhadap kondisi warganya. Hal serupa juga ditunjukkan aparatur kecamatan dan Pemkab Lamsel.

Sampai kemarin, tidak ada satupun pihak pemkab maupun kecamatan yang paling tidak mengecek kesehatan Wahyu.

 

“Sampai saat ini, pemerintahan mulai dari kepala desa, camat, hingga bupati maupun stafnya belum ada yang peduli terhadap kondisi anak kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena semuanya sudah ditempuh baik pengobatan modern maupun alternatif. Bahkan, kami telah membawa Wahyu ke Jember dan mengundang seorang Kiyai dari Blitar,” terangnya.

 

Karenanya, tambah Sugeng, pihaknya cukup berterima kasih apabila memang ada yang peduli terhadap penyakit yang diderita Wahyu. Ia mengharapkan pemerintah provinsi (pemprov) Lampung bisa mendengarkan keluhan dan penderitaan putra semata wayangnya.

 

“Sampai saat ini, kami terus berdoa dan tahajud agar mukjizat bisa terjadi untuk anak kami. Bahkan, kami sudah menjalani puasa Senin-Kamis secara rutin,” bebernya. Dihubungi terpisah, Kadiskes Lampung dr.Wiwiek Ekameini menyesalkan keterlambatan informasi yang didapatkan Diskes Lamsel sebagai penguasa wilayah. Meski begitu, ia berjanji akan mengambil alih penanganan Wahyu agar dapat sembuh dari penyakit autis. “Petugas sudah saya minta turun ke lokasi. Setelah itu, korban akan dibawa ke RSJ untuk dicek kejiwaannya dan RSUDAM guna menjalani terapi autis,” katanya, kemarin. Wiwiek juga berjanji akan menggratiskan pengobatan Wahyu sampai sembuh total. Ia menyatakan penggratisan ini sesuai dengan program Jamkesmas maupun Jamkesmasda.

 

“Seharusnya, pemasungan terhadap anak yang mengidap penyakit autis ini tidak boleh lagi. Orang tua semestinya bisa berkonsultasi lebih dahulu dengan pamong atau diskes setempat,” sesal mantan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN

 

                Hukum itu adalah semua aturan yang menyangkut kesusilaan dan ditujukan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat serta sebagai pedoman bagi penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya.  Dan Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan perintah dan larangan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat dan oleh karenanya masyarakat harus mematuhinya. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat penyelesaian sengketa atau konflik, disamping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial. Pelaksanaan hukum di Indonesia sering dilihat dalam kacamata yang berbeda oleh masyarakat. Hukum sebagai dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan, dan hukum sebagai hantu bagi mereka yang dirugikan. Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik dari sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum .

Efektifitas hukum yang di maksud berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat ; yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang–undangan peraturan pemerintah dalam aturan–aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh pada aturan–aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Philipus M. Hadjon, 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Penerbit Peradaban, Surabaya.

Moh. Mahfud MD, 1999. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Penerbit Gama Media, Yogyakarta

Ali, Achmad., Pengadilan dan Masyarakat, Hasanudin University Press. Ujung Pandang: 1999.
Doyle, Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terj. Robert M.Z. Lawang, Gramedia. Jakarta: 1986.

About solomoncell

Nama : Fajar Miftahur Rohman Tempat dan Tanggal Lahir : Ngawi, 29 Mei 1990 Riwayat Sekolah: TK: Nawa Kartika NGAWI MI: MI AL-FALAH SMP: AL-IRSYAD SMA: AL-IRSYAD PERGURUAN TINGGI: UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Alamat Email: Miftah_fajar@yahoo.com Facebook: Fajar Miftahur Rohman Twitter: @solomoncell

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s